Persoalan asset di Melawi memang masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Melawi. Berkaitan dengan itu, Anggota DPRD Melawi, Mulyadi meminta agar Pemkab Melawi focus menyelesaikannya dengan membentuk tim khusus.

“Jadi memang harus focus. Persoalan asset di Melawi masih banyak yang bermasalah, legalitas masih dipertanyakan dan masih diperebutkan orang. Persoalan itu juga menjadi salah satu kendala Melawi meraih pnilaian-penialaian opini yang baik,” ungkap Mulyadi belum lama ini.

Lebih lanjut Ia menyarankan Pemkab Melawi, harus bentuk tim khusus. Jika penyelesaian tersebut terkendala anggaran, maka harus dianggarkan. Jangan sampai hanya karena tidak mau menganggarkan untuk anggaran penyelesaian itu, persoalan asset tidak tuntas-tuntas.

“Kalau memang perlu anggaran, saya pikir yang dibuatlah anggaran. Kami DPRD siap mendukung, bahkan jika diperlukan kami DPRD akan bentuk Pansus. Namun pemerintah daerah dulu yang harus menyiapkan data, mana yang bermasalah dan mana yang tidak. Jika semuanya bermasalah, berarti selama ini data asset yang belum diurus. Jadi harus betul-betul ada data yang sudah jelas dulu,” paparnya.

Menurut Mulyadi, menyelesaikan persoalan asset yang dari tahun ke tahun belum juga tuntas tersebut memerlukan kerjasama yang baik dan perlu adanya tim khusus. Yang mana tim tersebut memang benar-benar kerjaannya menyelesaikan masalah asset.

“Jika mermasalah, maka solusinya bagaimana, jadi itu harus dicari solusinya bersama-sama. DPRD siap membantu Pemerintah daerah dengan membentuk pansus atau tim apakah namanya. Tentunya pihak-pihak terkait nantinya siap-siap dipanggil, dan pihak yang mengklaim kita perkarakan. Pemerintah daerah harus siap untuk itu, jangan sampai kalah. Kalau tidak ya akan menjadi masalah,” ujarnya.

Mulyadi mengatakan, jangan sampai tidak tim Pemerintah yang menangani asset tidak focus. Sehingga ketika ditanya mengenai asset, hanya bisa menyebutkan asset Pemkab Melawi banyak bermasalah.

“Namun berapa banyak asset yang bermasalah, dimana-mana bermasalah serta apa yang sudah dilakukan kami saja belum tau. Langkah seperti apa yang mereka lakukan, kendalanya seperti apa, dan perlu minta bantuan DPRD atau tida, kami malah tidak tau itu,” ucapnya.

DPRD, kata Mulyadi, sangat mendorong Pemkab Melawi jangan sampai asset yang ada di serobot oleh pihak-pihak lain. Ketika tanah diserobot, maka harus mampu mempertahankannya dengan data, dengan dokumen yang lengkap.

“Seperti komplek perkantoran di kilometer 7 saat ini, belum ada sertifikat yang dipegang pemerintah daerah. Jadi harus cepat diurus. Jangan konta ganti pemimpin, selalu itu it uterus permasalahannya.Kemudian tuntaskan juga penyerahan dari sintang yang dari dulu terkesan tidak terlalu jelas,” pungkasnya. (KN)

Source:
courtesy of KALIMANTAN NEWS

by Kalimantan News

If you have any stories or news that you would like to share with the global online community, please feel free to share it with us by contacting us directly at [email protected]