DPRD Melawi melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa Masa Sidang II tahun 2017 tentang penyerahan keputusan kabupaten Melawi dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Melawi akhir tahun anggaran 2016 kepada Bupati.

Hadir dalam paripurna tersebut, Forkopinda, para kepala dinas, kepala BUMN, BUMD, serta para tokoh.

Dalam paripurna tersebut, Ketua Pansus DPRD Melawi, Taufik menyampaikan sejumlah rekomendasi atas laporan LKPJ Bupati Melawi tahun anggaran 2016. Yakni menyangkut Arah kebijakan umum pemerintah daerah. Berkenaan mengenai arah kebijakan umum pemerintah daerah, sudah tentu bertitik tolak dari RKPD.

"Khususnya RKPD tahun 2016 yang mana harus sejalan dengan RPJMD tahun 2016-2021. Sesuai dengan visis dan misi yang telah ditetapkan dan ingin dicapai oleh bupati dan wakil bupati Melawi. Memperhatikan dari pada visi dan misi Melawi yaitu membangun dari desa," paparnya.

Namun realitanya masih banyak desa-desa yang belum tersentuh oleh pembngunan infrastruktur. Seperti pembangunan jalan dan jembatan dan penyediaan listrik dan lain-linnya.

"Diminta kepada Bupati Melawi lebih memperhatikan dan memprioritaskan, pembangunan infrastruktur di des-desa agar visi-misi yang ditetapkan tidak hanya sebagai selogan semata," ujarnya.

Melalui rekomendasi tersebut, DPRD menyampaikan beberapa catatan strategis lainnya yang berisi saran dan masukan, diantaranya, agar Pemkab Melawi memprioritaskan pembangunan infrastruktur di desa-desa dan diminta kepada bupati untuk lebih transparansi dalam penyanjian laporan keuangan.

Dibagian lain DPRD merekomendasikan, dalam proses pembahasan APBD diminta kepada Bupati Melawi melalui TAPD agar menyampaikan data-data atau RKA SKPD secara lengkap dan valid. Rekomendasi lainnya yakni untuk benar-benar melakukan penataan dana BOS dan melakukan pendataan akurat terkait jumlah guru yang benar-benar bertugas didaerah terpencil dan yang berhak untuk menerima tunjangan guru daerah terpencil.

Bidang kesehatan, DPRD merekomendasikan antara lain terhadap perbaikan pelayanan pada RSUD jangan hanya sekedar baik dalam promosi dimedia sosial saja, akan tetapi tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

Selain itu rekomendasi yang disampaikan diminta kepada Bupati Melawi untuk merealisasikan apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi Bupati Melawi, sehingga hal tersebut tidak hanya menjadi janji-janji manis saja akan tetapi haruslah menjadi perhatian yang serius untuk diprioritaskan.

Bidang kepegawaian, DPRD Melawi meminta kepada Bupati Melawi melalui instansi terkait agar dalam penerimaan tenaga kontrak daerah dilakukan secara terbuka dan memperhatikan basic dan latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan diperlukan.

“Tidak jelasnya kategori perekrutan pendamping desa seringkali menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya dilapangan. Bahkan tidak jarang hal tersebut menyebabkan fungsi dan peranan pendamping desa menjadi abu-abu. DPRD meminta agar perekrutan dapat dilakukan dengan lebih baik,” ujar Taufik.

Terkait dengan urusan pertanian, bantuan untuk Poktan berbagai sektor selama ini tidak pernah menunjukkan hasil yang berarti bagi nkemajuan ekonomi makro. Maka DPRD meminta kepada Bupati Melawi melalui instansi terkait agar lebih teliti dalam memberikan bantuan.

Bupati Melawi, Panji, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada DPRD sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah kerja keras dalam melakukan pembahasan LKPj. Panji menegaskan LKPjmerupakan hasi kerja penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. LKPJ diperlukan sebagai sarana untuk melaksanakan fungsi kontrol atas jalannya pemerintahan daerah oleh DPRD.

“Disadari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2016, belum sepenuhnya tercapai sesuai harapan dan terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, rekomendasi yang telah disampaikan akan diperhatikan untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan,” ungkapnya.

Serta masih banyak masukan dan rekomendasi lainnya yang disampaikan DPRD dalam paripurna tersebut.

Sementara itu, ditempat yang sama Bupati Melawi, Panji mengataka, atas nama pimpinan pemerintah daerah, Ia mengucapkan terimakasih atau masukan dari DPRD Melawi. Sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa pemerintah dan DPRD memiliki kedudukan yang sama dan bermitra. Mengacu padahal tersebut, wajib membangun dan memelihara menjaga hubungan kerja dan mendukung demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

"Saya ucapkan terimakasih atas dukungan DPRD Melawi, sehingga LKPJ ini bisa berjalan baik. Semua ini tidak terlepas dari rekomendasi DPRD Melawi, yang akan menjadi acuan dan bahan evaluasi kami ditahun mendatang sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.

Ada beberapa perkembngan, pertama berkaitan dengan Tenaga Kerja Daerah (TKD) yang berubah dari kabupaten ke Provinsi. Untuk tingkat kabupaten sudah selesai, jadi sudah tanggungjawab Provinsi.

"Kita juga sudah hibahkan anggaran untuk pembayaran gaji TKD," ucapnya.

Kemudian hal-hal lain yang disampaikan oleh DPRD Melawi, sudah menjadi catatan untuk dilakukan rapat internal pemerintah Melawi, demi perbaikan kedepan. "Saya sudah catat poin-poin pentingnya. Untuk menjadi pedoman, dan menjadi perhatian kami," pungkasnya. (KN)

Source:
courtesy of KALIMANTAN NEWS

by KALIMANTAN-NEWS

If you have any stories or news that you would like to share with the global online community, please feel free to share it with us by contacting us directly at [email protected]