Diterbitkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menjadi rambu-rambu penggunaan ITE, khususnya di media sosial (Medsos). 

Ketua Badan Legislasi DPRD Melawi, Kontansius Pose mengatakan, memang tidak dipungkiri saat ini memang sudah zamannya teknologi, namun demikian dalam menggunakan teknologi tersebut masyarakat tetap harus berhati-hati, khususnya dalam menggunakan media sosial dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah dan sebagainya.

“Didalam UU tentang ITE tersebut ketentuan pidananya ada diatur. Dengan sudah bebasnya penggunaan Medosos tersebut, tujuannya untuk memberikan sebuah pendapat, terkadang tidak disadari bisa melanggar pasal di UU ITE itu,” ungkapnya saat ditemui, Senin (10/7).

Lebih lanjut Pose mengatakan, tujuan Pemerintah Pusat membuat UU tentang ITE ini supaya masyarakat tahu apa yang menjadi acuan dari UU tersebut harus diperhatikan oleh masyarakat pengguna teknologi informasi tersebut. “Sebab kalau salah memberikan imformasi sangat berbahaya, apalagi kalau ada pihak-pihak yang mnerada dirugikan,” ujarnya.

Pose berharap kepada Pemerintah Daerah, UU tentang ITE ini harus disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak menyalahgunakan teknologi dan tidak menggunakan Medsos untuk memojokan. “Kritik dan masukan kepada pemerintah sejauh untuk pembangunan tentu tidak masalah. Karena dengan adanya kritikan melalui Medsos ini juga mengingatkan pemerintah bahwa ada kinerja yang tidak baik,” tuturnya.

Pose yakin sejauh ini kritikan dari masyarakat kepada pemerintah melalui Medsos tidaklah bertujuan untuk menyudutkan tapi untuk membangun. Bagaimanapun penmgawasan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan. (KN)

Source:
courtesy of KALIMANTAN NEWS

by KALIMANTAN-NEWS

If you have any stories or news that you would like to share with the global online community, please feel free to share it with us by contacting us directly at [email protected]