Kapolres Melawi, AKBP Ahmad Fadlin mengatakan, pengelolaan Dana Desa (DD) yang semakin tahun semakin besar, haruslah dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Aturannya seperti apa, sudah jelas sudah ada aturan yang menjadi rambu-rambu penggunaan dana desa.

“Jika ada laporan atau pertanggungjawaban yang bolong tanpa disengaja, maka kita serahkan duku ke Pemkab untuk membina dan memberitahukannya. Tapi kalau ada yang curang, maka akan kami lakukan tindakan,” katanya ditemui di Gedung DPRD Melawi, kemarin.

Fadlin mengatakan, tindakan yang dilakukan tidak harus reprensip, karena melihat suatu permasalahan tidak hanya satu asfek saja. Namun harus melihat permasalahan dari berbagai asfek yang terkait persoalan yang ada.

“Kalau dari asfek hukum saja yang say abaca, maka bisa terjadi goncangan nantinya. Tapi kalau niatnya memang mau nyolong, mau memperkaya diri dengan dana desa, maka itu baru urusannya dengan kami dan lansung ditindak sesuai kesalahannya,” paparnya.

Tapi jika kesalahan atau pertanggung jawabannya bolong-bolong atau belum bisa dipertanggung jawabkan karena kualitas atau SDM penyelenggara atau pengelolanya yang kurang, maka masih ditoleraansi dan diserahkan ke Pemkab.

“Tapi jika sudah diajari, sudah diingatkan pemkab masih juga melakukannnya, artinya itu ada unsure kesengajaan dan akan kami tindaklanjuti. Ya kami berharap Dana Desa dipergunakan sesuai aturan dan peruntukan hasil dari Musdes. Jangan malah melakukan pelanggaran. Namun untuk laporan yang masuk, akan saya cek dulu, karena sayakan baru disini. Jadi akan saya cek dulu ada atau tidaknya laporan terkait dana desa ini,” pungkasnya. (KN)

Source:
courtesy of KALIMANTAN NEWS

by KALIMANTAN-NEWS

If you have any stories or news that you would like to share with the global online community, please feel free to share it with us by contacting us directly at [email protected]