MELAWI-NANGA PINOH, (KALIMANTAN-NEWS) - Di Melawi banyak sekali pembukaan lahan untuk perkebunan. Dipastikan pembukaan perkebunan ini akan berdampak baik bagi perekonomian Melawi. Pun begitu, sulit dihindari keberadaan perkebunan ini akan berdampak alih kepemilikan lahan.

“Beberapa tahun ini pembukaan lahan begitu marak, terutama perkebunan. Tak bisa dipungkiri pembukaan perkebunan akan mendongkrak perekonomian daerah ini. Namun, perlu diwaspadai ekspansi tersebut juga akan mengakibatkan menyempitnya lahan pertanian bagi rakyat,” kata aktivis lingkungan, Syamsul Bahri, ditemui kemarin.

Lantas diungkapkannya, dampak buruk dari pembukaan lahan munculnya potensi konflik penguasaan lahan antara pemodal dengan warga setempat. Belakangan hal ini bisa disaksikan di televisi. Bagaimana maraknya perebutan lahan antara pemodal dengan warga.

Lantas diterangnya, hubungan harmonis antara warga dengan pemilik modal memang sulit untuk terjadi. Lantaran memiliki keinginan yang sama untuk mengelola lahan yang ada. Artinya, terkait dengan hajat hidup untuk sejahtera.

Namun begitu, hubungan harmonis pemilik modal dengan rakyat bukan hal yang mustahil. Asalkan diantisipasi semenjak dini. Salah satu jalan antisipasi tersebut adalah adanya komunikasi intensip antara warga dengan pemilik modal.

“Pertama semua pihak mesti menyadari bahwa sengkata halan ini bisa saja terjadi. Kedua, hal tersebut merupakan ancaman serius dimasa mendatang. Hingga itu, mesti diantisipasi secara dini,” paparnya.

Dia pun menyarankan, Pemkab Melawi membentuk sebuah komisi daerah yang akan berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemilik modal dengan warga. Diharapkan, ada hubungan yang harmonis sejak awal pembukaan lahan.

“Untuk itu, perlu dipikirkan untuk membentuk sebuah komisi penganggulangan sengkata lahan yang melibatkan unsur indefenden dari masyarakat. Sebagai mediasi kepentingan warga dengan pemodal,” ulasnya.

Komisi indefenden, ulasnya, bertugas untuk membuka jalur-jalur komunikasi dimana warga bisa menyampaikan persoalannya dengan pemilik modal. Jika ada sengketa, maka komisi ini yang terdepat untuk membuka jalur musyawarah.

Selain itu, Syamsul mengingatkan selain perebutan lahan, adanya perusahaan perkebunan akan memberi pengaruh terhadap perubahan ekologi. Sebelum dibuka, lahan masih ada pohon-pohonnya. Namun, setelah dibuka, maka akan terjadi perubahan sistem ekologi. Sebelumnya didominasi kayu, namun akan berganti komuditas lain Perubahan ekologi ini jelas berdampak bagi lingkungan sekitarnya.

Namun, ulas Syamsul, jangan sampai perubahan tersebut berdampak hingga timbulnya bencana. Hingga itu, kaidah-kaidah yang telah ditetapkan pemerintah mengenai ekologi mesti dipatuhi oleh perusahaan.

Dia pun mengungkapkan, bila ke malaysia yang dekat dengan perbatasan dengan Indonesia sekitarKabupaten Sambas. Sepanjang jalan dipenuhi oleh sawit-sawit. Namun, begitu ada bukit, maka terlihat bukit tersebut masih banyak pohonnya.

“Kita sangat mendukung adanya perkebunan yang mematuhi kaidah-kaidah ekologi yang telah ditetapkan pemerintah. Bagaimanapun kerusakan ekologi akan berdampak bencana. Bencana tersebut jauh lebih mahal dari pada nilai investasi perkebunan,” ulasnya.

Dia pun mencontohkan, bila perubahan ekologi besar yang berakibat pada bencana. Maka salah satu bencana tersebut hilangnya sumber-sumber daya air. Baik itu, air menjadi keruh atau kualitas air menurun maupun kuantitas air menurun.

“Sementara air sangat penting bagi kehidupan manusia. Bila air yang dikonsumsi berkualitas buruk. Sudah dapat dipastikan akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Jangan sampai bencana hilangnya air terjadi pada warga Melawi,” pungkasnya.

Source:
courtesy of KALIMANTAN POST

by Dedy Irawan

If you have any stories or news that you would like to share with the global online community, please feel free to share it with us by contacting us directly at [email protected]