Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Melwi tahun 2017 digelar di Pendopo Rumah Dinas Jabatan Bupati Melawi, Selasa (22/3).

Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut merupakn tahapan dalam proses setiap perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancngan Anggapan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) APBD.

Kepala Badan Perencanaan, Pembangunn Daerah (Bappeda) Melawi, Priscilla, S. Sos.,MM menyampaikan, hasil Musrenbang nantinya akan disusun dalam sutu daftar, yang merupkan daftar urutan prioritas Pembangunn Melawi.

"Alokasi dananya dan sumber pembiayaan disesuaikan dengan kebijakan umum anggaran Kabupaten Melawi," katanya.

Sementara Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya Usfa Yursa, AMD mengatakan, Musrenbang ini akan menjadi perencanaan yang trnsparan, responsif, efektip, kuntabel, partisiptip, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Dalam Musrenbang itu ada 4 bidang yang menjadi prioritas RKPD tahun 2017.

"Empat RKPD yang menjadi prioritas yakni bidang infrastruktur terutama pemerintah yang mendasar seperti jalan, jembatan, listrik dan air bersih pada setiap kecamatan. Kemudian dibidang pendidikan yang meliputi pengadaan dan rehabilitas sarana pendidikan, selaras dengan program pendidikan untuk menuntaskan permasalahan sarana dan prasarana pendidikan tahun 2017," katanya.

Kemudian, lanjutnya, dibidang kesehatan. Terutama pada peningkatan pelayanan masyarakat dan pengadaan sarana kesehatan. Yang terakhir yakni bidang ekonomi kerakyatan yang diarahkan pada sub sektor pertanian, tanaman pangan dan kehutanan. Serta memanfaatkan sumber daya manusia dan alam untuk menciptakan usaha produktif dan memperkuat kesempatan kerja.

Ditempat yang sama, Sumarno selaku Asisten I Pemerintah Provinsi Kalbar yang mewakili Gubernur Kalimantn Barat, mengatakan. Forum Musrenbang merupakan forum yang sangat penting bagi para pemangku agar bisa menyelaraskan, menyeimbangan sehingga bisa mendapat kesepakatan terhdap rencana RKPD Melawi tahun 2017, yang telah disusun pemerintah daerah.

"Sesuai undang-undang, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuar keranka acuan ekonomi prioritas, serta rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu satu tahun, yang disusun sesuai rencana kerja pemerintah dan rencana strategis nasional, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, RKPD memiliki pern yang sangat strategis dalam perencanan pemerintah daerah.," jelasnya.

Source:
courtesy of KALIMANTAN NEWS

by Dedy Irawan

If you have any stories or news that you would like to share with the global online community, please feel free to share it with us by contacting us directly at [email protected]