Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kembali menyelenggarakan Jelajah Desa Nusantara yang akan menelusuri pulau Jawa mulai pada tanggal 16 Juni sampai 20 Juni 2016. Jelajah Desa Nusantara (JDN) di pulau Jawa merupakan rute kedua setelah sebelumnya diadakan di pulau Sulawesi.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menjelaskan bahwa Jelajah Desa Nusantara merupakan terobosan sekaligus momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyaluran dana desa.

“Karena dana desa adalah komitmen pemerintah Jokowi-JK, sehingga kita akan terus menggiatkan beberapa kegiatan untuk mensosialisasikan terkait penyaluran dana desa dan penggunaan dana desa, melalui beberapa terobosan seperti JDN yang akan kita berangkatkan pada siang hario ini,” ujar Menteri Marwan, saat melepas tim JDN di Kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, kamis (16/5).

Marwan melanjutkan, rombongan tim JDN dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi akan mengunjungi beberapa kabupaten untuk mengecek secara langsung penggunaan dan penyaluran dana desa di beberapa kabupaten di pulau Jawa.

“Beberapa kabupaten yang akan disinggahi tim JDN, diantaranya adalah Kabupaten Cirebon, Magelang, Kabupaten Trenggalek dan akan berakhir di Kabupaten Situbondo,” tandasnya.

Penyaluran dana desa tahap pertama, imbuh Marwan sudah disalurkan di beberapa daerah. Kabupaten Cirebon sudah disalurkan sebesar Rp 169.529.519.400,00. Untuk Kabuapten Magelang sudah disalurkan sebesar Rp 136.188.180.600,00. Penyaluran di Kabupaten Trenggalek mencapai Rp 59.366.122.800,00 serta Kabupaten Situbondo telah disalurkan sebesar Rp. 52.476.166.800,00.

“Dengan tim yang kita turunkan kita juga ingin mengajak masyarakat untnuk bersama-sama mengawal, mengawasi dan berpartisipasi dalam penggunaan dana desa di desanya. Juga evaluasi penggunaan dana desa 2015 lalu agar tahun ini  minim ada penggunaan yang tidak seseuai prioritas,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Marwan juga mengingatkan bahwa momen Ramadhan ini menjadi momen bagi kita untuk saling mengingatkan pentingnya transparansi dan keterbukaan. “ Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa harus terbuka karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, tanamkan paradigm baru pembangunan desa melalui prinsip Government, Movement, and Culture,” tutupnya.

Source:
courtesy of BLOOMBERG

by Kalimantan News

If you have any stories or news that you would like to share with the global online community, please feel free to share it with us by contacting us directly at [email protected]