Asisten Personel Kasdam XII/Tanjungpura Kolonel Inf Haryadi membuka penyuluhan Hukum Prajurit Makodam XII/Tpr di Aula Makodam XII/Tpr Jalan Arteri Ali Anyang No. 1 Sungai Raya Kubu Raya, Rabu (16/11). Adapun tema kegiatan penyuluhan hukum kali ini adalah “Melalui Penyuluhan Hukum bagi Prajurit TNI AD, PNS dan Persit Kita Tingkatkan Kesadaran Hukum dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran di Kodam XII/Tpr”.

Penyuluhan Hukum dilakukan oleh Kumdam XII/Tpr dipimpin langsung oleh Kepala Hukum Kodam (Kakumdam) XII/Tpr  Kolonel Chk Yonavia, SH, MH yang diikuti ratusan prajurit, Perwira, Bintara, Tamtama, PNS dan Persit Kartika Candra Kirana Kodam XII/Tpr.

Pangdam XII/Tpr melalui Aspers Kasdam XII/Tpr Kolonel Inf Haryadi mengatakan,bahwa Prajurit sebagai manusia memiliki determinasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, untuk berbuat benar atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Namun sebagai pengemban tugas komponen utama pertahanan Negara,  prajurit  terikat oleh sumpah yaitu, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, bahwa di atas kehendak sebagai individu, prajurit wajib tunduk pada atasan, pemegang komando dan ketentuan hukum yang berlaku, paparnya.

“Pembinaan hukum merupakan fungsi komando   yang   sudah   diprogramkan oleh Pimpinan TNI yang diselenggarakan secara berlanjut dan berkesinambungan sekaligus merupakan wahana untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib di lingkungan Organisasi TNI-AD, khususnya Kodam XII/TPR juga  untuk lingkungan masyarakat”,  tegas Kolonel Inf Haryadi.

Dalam konteks pembinaan kekuatan TNI AD, pimpinan memandang perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesatuan langkah para Prajurit dalam menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang terjadi di satuannya, karena penyelesaian permasalahan hukum yang tepat akan berdampak positif bagi pelaksanaan tugas satuan dalam mendukung tugas pokok satuan, terangnya.

“Penyuluhan Hukum pada hari ini, materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada peserta sekalian terutama tentang bagaimana menangani perkara THTI, Sanksi Administrasi, Desersi, Narkoba, Asusila, KDRT, Perceraian dan Netralitas Pilkada” harapnya.

Sementara itu, Kakumdam XII/Tpr  Kolonel Chk Yonavia menjelaskan penyelesaian pelanggaran hukum administrasi militer berdasarkan Keputusan Kasad Nomor  Kep/75 /II /2016    tentang  pedoman sanksi  administrasi    bagi militer di lingkungan TNI AD yang melakukan pelanggaran.(Pdm)

Source:
courtesy of KALIMANTAN NEWS

by Kalimantan-News

If you have any stories or news that you would like to share with the global online community, please feel free to share it with us by contacting us directly at [email protected]