Dalam melakukan pembinaan kepada Organisasi Masyarakat (Ormas), Pemerintah Melawi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Melawi melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan, Selasa (25/7) di Pendopo Rumah jabatan Bupati Melawi.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Pemkab Melawi, Samsul Arifin, Dandim 1205/Sintang, Letkol Infantri Marsana, Kepala DPMD, Junaidi, sejumlah kepala dinas serta sejumlah Ormas di lingkungan Melawi.

Samsul Arifin mewakili Bupati Melawi menyampaikan, kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan, dalam rangka program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan pada kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten melawi.

“Hal ini bertujuan agar setiap organisasi kemasyarakatan di melawi bisa berpartisipasi dan bekerjasama dalam menyukseskan pembangunan kabupaten melawi tahun 2017,” Katanya saat membuka kegiatan sosialisasi undang-undang tentang Ormas.

Pada kesempatan itu, Samsul mengatakan, sebagai bangsa yang kaya akan perbedaan yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, adat istiadat, dan bahasa, sesungguhnya Indonesia memiliki panduan yang dapat dijadikan sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan dari para pemuda-pemudi seluruh Indonesia yang dituangkan dalam sumpah pemuda 28 oktober 1928. Yang mana hal itu sebagai factor pemersatu bagi seluruh komponen bangsa.

Dalam perkembangan, sebagai suatu bangsa yang heterogen dan mobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab, sebagai pemecah belah. Sehingga perbedaan yang menjadi elemen pemersatu dan salah satu sumber daya bangsa untuk bergerak maju dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika, berubah menjadi salah satu factor penghambat pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

“Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi disalahgunakan untuk mendukung kelancaran pengkondisian suasana instabilitas dan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Guna mencegah semakin besarnya dampak negative dari berbagai upaya desruktif yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab, seluruh warga masyarakat Melawi perlu kiranya diingatkan kembali 4 pilar utama yang dimiliki Negara Republik Indonesia, dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegera yaitu, Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” paparnya.

Hal ini, lanjutnya, sangat penting dilakukan karena apabila tidak diantisipasi dan diwaspadai maka berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, akan berubah menjadi kerawanan sosial didalam kehidupan masyarakat, yaitu dalam bentuk, disentigrasi dan perangmentasi yang pada akhidrnya akan menciptakan upaya yang kurang kondusif bagi berlansungnya pembangunan daerah dan Nasional.

“Berkaitan dengan hal-hal tersebut, salah satu factor kunci dalam menentukan kelancaran proses pembangunan nasional, adalah factor SDM. SDM merupakan penentu dari kesinambungan dari seluruh upaya yang dijalankan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. oleh karena itulah maka harus diupayakan agar generasi muda berikutnya siap dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam perbedaan untuk mencapai tujuan pembangunan yang kita inginkan,” ujarnya.

Sehubungan itu, pemerintah Melawi dan elemen masyarakat yang didalamnya adalam Ormas, diperlukan untuk mendukung upaya sosialisasi pilar utama, berbangsa dan bernegara, khususnya pada pilar bhineka tunggal ika. “Upaya tersebut dilakukan guna mereduksi berbagai prasangka, akibat negative yang melekat dan dilekat pada masing-masing suku, adat istiadat, budaya dan agama, yang ada di Melawi. dengan demikian diharapkan dapat meminimaliasi konflik yang berbasis etnis di kemudian hari, serta mensukseskan pebangunan Melawi pada khususnya,” paparnya.

Sementara itu, kepada DPMD Melawi, Junaidi mengatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kerjasama dan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam menyukseskan pembangunan Melawi tahun 2017. “Dengan sasaran, melakukan pendataan organisasi kemasyarakatan agar semua informasi dapat terhimpun menjadi pedoman dalam data faktual organisasi kemasyarakatan,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 1205/Sintang, Letkol Infantri Marsana memberikan materi tentang persatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Dalam pemberian materi tersebut Dandim mengatakan, semboyan Bhineka Tunggal Ika merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia.

Perwujudan semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan cara hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama/aliran, bahasa, budaya, warna kulit dan sebagainya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dimana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

“Tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhineka tunggal Ika pastinya akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika kita harus membuang jauh-jauh sikap mementingkana dirinya sendiri atau daerahnya sendiri tanpa perduli kepentingan bersama. Bila hal tersebut terjadi pastinya negara kita ini akan terpecah belah. Oleh sebab itu marilah kita jaga bhineka tunggal ika dengan sebaik-baiknya agar persatuan bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga,” ucapnya. (KN)

Source:
courtesy of KALIMANTAN NEWS

by KALIMANTAN-NEWS

If you have any stories or news that you would like to share with the global online community, please feel free to share it with us by contacting us directly at [email protected]