Ketua Komisi C DPRD Melawi, Malin mengaku geram dengan sejumlah perusahaan perkebunan di Kabupaten Melawi. Malin menilai niat mereka untuk berinvestasi tidak serius, maka dari itu pemerintah harus menindak tegas.

“Ada sejumlah investor yang mengajukan izin, namun begitu mereka mendapatkan izin kemudian dijualnya kepada perusahaan lain, jadi tidak serius untuk berinvestasi,” kata Malin ditemui awak media di kantornya, kemarin.

Dia mengungkapkan, setiap perusahaan yang beroperasi di Melawi harusnya menyampaikan laporan setiap enam bulan sekali kepada dinas kehutanan dan perkebunan. Sedangkan pemerintah berkewajiban untuk melakukan kroscek di lapangan.

“Laporan yang disampaikan ini wajib hukumnya, bukan sunah bukan makruh tapi wajib, namun apakah perusahaan selama ini sudah menyampaikan laporan, dan apakah laporan tersebut sudah dikroscek oleh pemerintah,” jelasnya.

Malin dengan tegas memperingatkan kepada perusahaan agar tidak main-main jika ingin berinvestasi di Melawi. Jika tidak maka dia mempersilahkan kepada pemerintah mengambil tindakan tegas.

“Cabut saja izinnya kalau sudah seperti itu, perusahaan di Melawi ini memang banyak yang brengsek, mereka hanya mau cari untung saja, namun tidak mau memenuhi tanggung jawabnya, kalau mau main-main di Melawi silahkan angkat kaki,” pungkasnya. 

Source:
courtesy of XINHUA NEWS AGENCY

by XinHua News Agency

If you have any stories or news that you would like to share with the global online community, please feel free to share it with us by contacting us directly at [email protected]